Manhaj Islamy dalam Tradisi Berfikir NU

SYAMSUL A. HASAN Ahad, 1 Desember 2013 11:36 WIB
6x ditampilkan Kabar Pesantren

MANHAJ ISLAMY DALAM TRADISI BERFIKIR NU

Oleh:KH. Afifuddin Muhajir, M.A.*

Berfikir dan bertindak merupakan dua hal yang pasti menjadi aktifitas manusia berakal dalam kehidupan sehari-hari. Berfikir dan bertindak searti dengan istilah berilmu dan beramal atau berteori dan berpraktek. Setiap manusia muslim mempunyai kewajiban melakukan amal saleh baik individual maupun sosial. Dan suatu perbuatan tidak mungkin menjadi amal yang saleh, bila tidak disertai ilmu. Sementara ilmu saja tanpa diamalkan, ibarat pohon yang tidak berbuah. Aktifitas berfikir sendiri memerlukan pola dan metode yang membimbing manusia, agar tidak terjerumus dalam kesalahan berfikir. Karena pikiran mempunyai akibat yang tidak kalah serius dari akibat suatu tindakan. Bahkan, dalam banyak hal, pikiran membawa dampak yang lebih krusial dari pada tindakan. Misalnya pandangan yang menghalalkan zina lebih besar resikonya dari pada berbuat zina dengan tetap meyakini keharamannya.

Pola berfikir yang dikembangkan di kalangan kaum Nahdliyyin didominasi oleh prinsip tawassuth, tawazun, dan I’tidal yang merupakan ciri khas dari Islam Aswaja dan sejak awal dinyatakan sebagai ciri khas NU. Tawassuth, tawazun, dan I’tidal adalah beberapa ungkapan dengan arti yang hampir sama. Oleh karena itu tiga ungkapan tersebut bisa disatukan dalam satu ungkapan pendek yaitu “Wasathiyah”.

Wasathiyah berarti pemaduan yang mungkin dilakukan antara dua hal atau beberapa hal, antara beberapa sisi persoalan atau beberapa sudut pandang yang berbeda. Bila pemaduan tidak mungkin dilakukan, maka diambil jalan tengah yang tidak lebih dekat ke kanan dan tidak lebih dekat ke kiri. wasathiyah juga berarti keengganan untuk melihat hanya dengan mata satu sehingga yang terlihat hanya satu sisi persoalan saja.

Wasathiyah dengan pengertian di atas mencerminkan fitrah kemanusiaan dan secara lebih khusus ia merupakan karakter umat Islam, seperti dinyatakan dalam al-Qur’an :

Demikianlah Kami jadikan kalian umat yang moderat” (QS. Al-Baqarah : 143)

Watak wasathiyah yang mendominasi pola berfikir NU dapat kita lihat dalam beberapa persoalan sebagai berikut :

Manusia Antara Kebebasan dan Keterpaksaan

Tidak gampang menggambarkan hakikat manusia. Apa sebenarnya makhluk yang satu ini? Tapi yang jelas, manusia ialah makhluk ciptaan Allah yang berpadu di dalamnya kekuatan akal dan nafsu. Dua kekuatan yang menyebabkan manusia memiliki kreasi, inovasi, dan ambisi. Inilah keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia dan pada saatnya nanti akan dipertanggungjawabkannya.

Di dalam al-Qur’an banyak ungkapan yang mengandung pernyataan tentang manusia. Misalnya pernyataan bahwa manusia adalah makhluk terhormat (QS. Al-Isra : 70), sebagai khalifah yang ditunjuk untuk memakmurkan bumi (QS. Al-Baqarah : 30), sebagai pemegang amanat (QS. Al-Achzab : 72), sebagai mukallaf yang mendapatkan tugas melaksanakan beban-beban syari’at yang masih dalam batas kemampuannya. (QS. Al-Baqarah : 286), dan sebagai al-mas’ul yang dimintai pertanggungjawaban (QS. Al-Anbiya’ : 23). Kedudukan sebagai khalifah, sebagai pemegang amanat, dan sebagai pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban, menuntut adanya ruang untuk berikhtiar bagi manusia dan adanya kebebasan untuk melakukan apa saja, berfikir, bertindak, berkreasi, dan berinovasi bahkan kebebasan untuk memilih agama. Justru dalam soal ini Allah berfirman :

“Barang siapa berkehendak kafir, maka kafirlah, barang siapa hendak beriman, maka imanlah“ (QS. Al-Kahfi : 29)

Kebebasan merupakan fitrah kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang. Memahami hal ini, maka Umar bin Khattab memberi peringatan keras keapda Amr bin ‘Ash ketika menjadi Gubernur Mesir, di kala terjadi masalah antara putranya dengan seorang keturunan Qibthi (Penduduk Asli Mesir), dengan mengatakan :

“Sejak kapan kamu memperbudak manusia, sedangkan mereka lahir dari perut ibunya dalam keadaan merdeka“

Kebebasan manusia dalam pandangan NU bukanlah kebebasan mutlak, karena ia adalah kebebasan khalifah, kebebasan pemegang amanah, dan kebebasan mukallaf yang dikendalikan oleh aturan dari yang Maha Agung. Kebebasan ini bukanlah kebebasan yang memasung kebebasan pihak lain dan bukan kebebasan yang menyengsarakan pihak lain. Silakan seseorang memilih kafir tapi jangan dengan terang-terangan menyatakan dirinya kafir dihadapan orang banyak yang bisa mengganggu akidah orang lain. Dan silahkan seseorang berbuat maksiat, tetapi jangan dengan cara yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

Kebebasan ala NU berbeda dengan Kebebasan ala Liberalisme Barat yang merupakan produk filsafat penuhanan manusia dalam domain kebebasan. Dalam pandangan Liberalisme Barat kebebasan yang sejati adalah Kebebasan yang memungkinkan setiap orang untuk mengemukakan pendapat apapun, menyebarkan madzhab apapun, dan mempromosikan pikiran apapun, walaupun berupa pengingkaran kepada tanah air, berupa kekufuran, cacian pada syari’at, ejekan pada prinsip-prinsip agama atau prinsip kehidupan masyarakat dan keluarga.

Antara Idealisme dan Realisme

Adalah fitrah kemanusiaan bahwa di dalam hidup ini, setiap manusia normal dalam setiap persoalan hidupnya menginginkan yang terbaik, mencita-citakan yang paling sempurna dan mendambakan yang paling ideal.

Fitrah kemanusiaan tesebut, tentu melekat juga pada NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah (ormas keagamaan) yang dianut oleh manusia-manusia normal. Namun begitu, jika yang terbaik, yang paling sempurna, dan yang ideal tidak tercapai, maka NU rela turun ke jenjang yang di bawahnya dan mau menerima realitas yang lebih rendah dengan tetap berjuang dan berusaha untuk mendapatkan yang ideal. Ini menunjukkan bahwa NU mengambil sikap yang memadukan antara idealisme dan realisme, antara keinginan dan kenyataan. Sikap seperti itu banyak kita lihat contohnya di dalam teks-teks kaum nahdliyyin, seperti di bawah ini :

  1. Pada dasarnya imam atau pemimpin disyaratkan harus memiliki sifat ‘adalah (adil) dan harus diangkat melalui proses pemilihan secara demokratis, tetapi ketika pada suatu saat kita ditakdirkan mendapat pemimpin yang tidak adil atau mendapatkan kekuasaan melalui kudeta, bukan melalui pemilihan kita boleh menerimanya bahkan tidak boleh memberontak untuk menurunkannya bila membawa mafsadah yang lebih besar. Acuannyya adalah kaidah :

“Setiap bahaya harus dihilangkan“ yang dibatasi ruang lingkupnya dengan kaidah lain yaitu :

“Bahaya yang ada tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lain” dan kaidah “Bahaya yang lebih kecil tidak bisa dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lebih besar”

Sebuah pepatah mengatakan :

“Pemimpin yang tidak adil lebih baik dari pada keributan yang terus menerus”.

  1. Pada dasarnya, hakim disyaratkan harus mujtahid yang mampu meng-istinbathkan ahkam/ menggali hukum dari dalil-dalilnya. Tapi ketika manusia mujtahid menjadi makhluk yang sangat langka, maka kita bisa menerima orang yang bukan mujtahid atau bahkan sangat jauh dari tingkatan mujtahid untuk menjadi qadli atau hakim.
  2. Idealnya, kemungkaran harus diberantas dengan menggunakan kekuatan bagi orang yang mampu untuk itu. Tetapi sekiranya pemberantasan kemungkaran dengan kekuatan bisa mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka harus ditempuh cara lain yang lebih bersahabat tapi lebih maslahat.

Al-Qur’an tidak selalu menekankan pada ajaran yang ideal tetapi juga memberi ruang yang leluasa bagi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih realistis. Yang ideal dikhususkan pada kalangan yang kuat. Sedangkan untuk yang lain yang merupakan bagian terbesar dari umat Islam disilahkan untuk melakukan apa yang mereka mampu. Hal itu misalnya dapat kita lihat dalam firman Allah :

“Balasan tindakan buruk adalah kejelakan yang sepadan, barang siapa yang memberikan maaf, maka pahalanya terserah Allah“ (QS. Al-Syura : 40)

Ayat ini berisi pelajaran kepada orang yang teraniaya atau dizalimi bahwa yang lebih utama baginya adalah memaafkan pihak yang berbuat aniaya atau yang menzalimi, tapi dia diberi kesempatan untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Ajaran al-Qur’an yang seperti ini dapat dimaklumi, karena Islam adalah agama universal yang berlaku bagi seluruh manusia dari berbagai lapisan dan levelnya. Berbeda sekali dengan ajaran Injil yang selalu menekankan pada yang ideal, sebab objek dan sasarannya adalah suatu komunitas tertentu dalam suatu zaman tertentu. Dalam masalah ini Injil mengatakan :

“Jika ada seseorang menampar pipimu yang kanan, maka berikanlah pipmu yang kiri, jika ada orang yang mencuri pakaian gamismu, maka berikanlah sarungmu”

Antara Nushus Dan Maqashid

Di dalam menetapkan hukum suatu kasus, baik yang menyangkut persolan ibadah atau mu’amalah, pasti yang menjadi acuan kita adalah nushus, yakni nashnash al-Qur’an sebagai acuan utama dan nashnash Al-Sunnah sebagai acuan kedua. Ketika kasus yang hendak ditetapkan hukumnya tidak diatur di dalam Nushus, maka yang harus dilakukan adalah upaya penggalian melalui ijtihad. Dalam kenyataan, terlihat bahwa kasus-kasus yang tidak diatur secara jelas di dalam nushus jauh lebih banyak dari yang ada aturannya di dalam nushus. Kenyataan ini diungkap oleh Ulama Ushul dalam pernyataan singkat, yaitu : “Nash jumlahnya terbatas, sedang kasus tidak terbatas”. Oleh karena itu, kegiatan ijtihad hampir pasti menjadi aktifitas para Ulama yang kompeten (fuqaha’) disetiap zaman dan waktu.

Setiap kegiatan ijtihad seyogyanya memperhatikan maqashid al-syari’ah, persolan apapun yang menjadi objeknya, tak terkecuali ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencari makna yang ideal dari suatu nash. Justru dari prinsip memperhatikan Maqashid al-syari’ah lahirlah dalil-dalil cabang, selain Al-Qur’an dan Al-sunnah, yaitu Qiyas yang dibangun di atas asas ta’lil al-ahkam atau ta’lilal-Nushus, istihsan, maslahah mursalah, urf dan lain-lain. Perhatian terhadap maqashid tidak hanya diperlukan ketika tidak ada nushus, melainkan juga ketika ada nushus terutama bila nash yang ada memberi peluang adanya lebih dari suatu penafsiran (interpretable atau dhanny al-dalalah) atau bila terjadi ta’arudl(kontradiksi) di antara nushus.

Ada sementara kalangan yang mengkhayalkan terjadinya kontradiksi/ ta’arudlantara nushus dan maqashid yang berujung pada memenangkan salah satu dan menyalahkan yang lain. Dalam dunia nyata, hal itu tidak mungkin terjadi. Kalau sementara ini ada anggapan telah terjadi ta’arudl maka pasti karena ada yang salah. Kesalahan itu terjadi ada kalanya dalam memahami nash, ada kalanya dalam memahami Maqashid. Kesalahan dalam memahami nash antara lain terjadi karena mujtahid menceraikan nash yang disalahpahami, dari nashnashlain yang sebenarnya saling terkait satu sama lain, seperti saling terkaitnya nashnash tentang pembagian harta warits, maskawin dan nafakah.

Dengan adanya perpaduan antara nushus dan maqashid dengan arti memperhatikan keduanya, di samping perpaduan antara ushul (pokok-pokok agama) dan furu’ (cabang-cabang agama), maka terjadi pula perpaduan dalam syari’at Islam antara yang tsabit (tetap) dan yang mutaghayyir (berpotensi untuk berubah). Yang tsabit adalah ketentuan-ketentuan yang berupa prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam nashnash qath’iyyah (teks-teks yang pasti) serta hukum-hukum yang ma’lumun minaddini bid dlarurah (hukum-hukum yang sudah pasti diketahui setiap orang, seperti kewajiban shalat, keharaman mencuri), sedang yang mutaghayyir adalah ketentuan-ketentuan far’iyyah yang bersifat ijtihadiyyah yang perumusannya memerlukan keterlibatan akal secara mendalam dan salah satu pertimbangannya adalah masalahat, adat istiadat dan kondisi masyarakat.

Antara Ketuhanan Dan Kemanusiaan

Dalam pandangan NU, ajaran Islam baik akidah maupun syari’ah berpadu di dalamnya watak ketuhanan (rabbaniyyah) dan watak kemanusiaan (insaniyyah). Berwatak ketuhanan, karena sumber ajaran ini adalah wahyu Tuhan yang dibumikan melalui peran utusan-Nya, Nabi Muhammmad SAW. Dengan demikian, selain Tuhan tidak memiliki otoritas untuk menetapkan bahwa ini halal, itu haram dan ini boleh, itu tidak boleh dan seterusnya. Tapi dalam waktu yang sama, akal budi manusia tidak diabaikan. Justru untuk memahami aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam wahyu Tuhan dan untuk menggali hukum-hukum Tuhan yang tidak ditemukan secara eksplisit di dalam wahyu, peran akal budi manusia mutlak diperlukan. Berangkat dari watak Ketuhanan itu, maka dalam mengamalkan ajaran Islam, setiap muslim harus bermotif komitmen ketuhanan dan bertujuan untuk memperoleh ridla Tuhan. Namun begitu, penetapan dan pengamalan ajaran itu tidak untuk kepentingan Tuhan. Karena Tuhan sama sekali tidak mempunyai kepentingan dari makhluknya, melainkan untuk kepentingan manusia sendiri, yaitu untuk membebaskan manusia sari penghambaan manusia, mempertahankan atau meningkatkan martabat manusia sebagai makhluk terhormat, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Allah SWT. dan juga untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Adanya dua aspek, ketuhanan dan kemanusiaan di dalam ajaran islam harus menjadi acuan kita, terutama ketika kita merumuskan suatu persoalan yang bernuansa keislaman, baik yang bersifat individual atau sosial.

Kutub Mu’tabarah dan Ghairu Mu’tabarah

Saya musykil dengan adanya pembagian kutub kepada mu’tabarah dan ghairu mu’atabarah. Kecuali kalau ada kitab yang seluruh isinya benar dan kitab yang semua isinya salah atau menggunakan pendekatan al-taghlib, yakni mendominasi yang benar dari pada yang salah atau lebih dominan yang salah ketimbang yang benar. Bagaimana kalau vonis mu’tabarah dan ghairu mu’atabarah tidak dijatuhkan pada kitab, melainkan kepada qaul yang ada dalam kitab, sehingga ada qaul mu’tabar dan qaul ghairu mu’tabarQaul ada yang naqli, ada yang aqliQaul yang sifatnya naqli acuan kemu’tabarannya adalah validitas penukilan, sedang yang sifatnya aqli acuan kemu’atabraannya adalah keabsahan argumentasi dan kesahihan metode berfikirnya.

www.mahad-aly.sukorejo.com

* Penulis adalah Na’ib Mudir Ma’had Aly dan Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo jawa Timur.