Sebaiknya Pemerintah Berterus-Terang, Dana Haji Dipinjam untuk Dikembangkan

SYAMSUL A. HASAN Selasa, 1 Agustus 2017 21:08 WIB
19x ditampilkan Berita

Sebaiknya, pemerintah berterus-terang menyampaikan bahwa dana haji yang berasal dari tabungan calon jamaah haji itu untuk sementara dipinjam untuk dikembangkan. Yang penting, terdapat jaminan dari pemerintah, dana tersebut dapat kembali tepat waktu dan calon jamaah haji dapat berangkat menunaikan ibadah haji sesuai jadwal pemberangkatan. Pada saat dana haji tersebut diputar, status kepemilikannya terlepas dari mereka karena sedang dipinjam pemerintah.  Dana tersebut, berstatus sebagai harta publik  (مال الله) dan berada dalam tanggung jawab pemerintah. Pemerintah berhak mengelola untuk kemaslahatan rakyat. Idealnya dana haji tersebut dioptimalkan untuk pelayanan jamaah, walaupun akhirnya pemerintah tidak mendapatkan keuntungan apa pun dari penyelenggaraan ibadah haji.

Demikian pernyataan KH. Afifuddin Muhajir, Wakil Pengasuh Bidang Ilmiah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo menghadapi polemik tentang dana haji untuk pembiayaan infrastruktur yang dikemukakan Presiden Jokowi. Kiai Afif membuat ilustrasi tentang perbedaan akad pinjaman (قرض)  dan titipan (وديعة), demikian: “Jika saya meminjamkan uang sebesar  lima juta kepada salah seorang teman, maka uang itu lepas dari kepemilikan saya dan pindah menjadi milik dia. Dia wajib mengembalikan kadar/kualitas yang sama kepada saya pada waktu yang sudah ditentukan. Dia berhak menggunakan uang itu untuk apa saja termasuk untuk modal usaha. Bila dari pemutaran uang itu diperoleh keuntungan maka keuntungan itu murni menjadi milik dia”.

 

Sedangkan akad pinjaman, gambarannya sebagai berikut: “Jika uang lima juta itu tidak saya pinjamkan melainkan saya titipkan saja kapada teman tersebut maka uang itu tetap menjadi milik saya, sedangkan hak dan kewajiban dia tak lain adalah menyimpan dan menjaga keamanannya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dia tidak wajib menanggung resiko, kecuali kalau itu terjadi akibat kelalaiannya.”

 

Menurut Kiai Afif, kalau kemudian pihak yang dititipi uang tersebut meminta ijin kepada sang pemilik uang, bahwa uang tersebut akan dikembangkan, maka dengan sendirinya terjadi perubahan akad; bukan lagi akad titipan (وديعة), melainkan menjadi akad pinjaman (قرض) dengan konsekuensi seperti di atas. Hal yang demikian, “Boleh saja tetap disebut akad titipan tetapi pada hakikatnya itu pinjaman. Jadi وديعة لفظا قرض معنى,” imbuh Kiai Afif.

 

Kiai Afif mengaku, beberapa tahun yang lalu,  ia pernah mendapat penjelasan dari Anggito Abimanyu (saat itu, Dirjen Haji Kemenag) bahwa uang yang disetor oleh para calon haji adalah sebagai titipan sehingga tidak lepas dari kepemilikan mereka. Tapi Anggito tidak mengingkari bahwa dana itu tidak disimpan begitu saja melainkan diputar dan dikembangkan, sementara para pemiliknya (calhaj) di satu sisi tidak pernah dimintai ijin dan di sisi yang lain mereka tidak mendapatkan bagian keuntungan. “Inilah yang oleh sebagian kalangan dipersoalkan,” tutur Kiai Afif.

 

Karena itu, menurut Kiai Afif, sebaiknya pemerintah menyampaikan secara terus-terang bahwa dana itu untuk sementara dipinjam untuk dikembangkan.  “Saya yakin mereka tidak akan keberatan. Yang penting dana tersebut dapat kembali tepat waktu dan mereka berangkat sesuai jadwal pemberangkatan,” tutur Kiai Afif.