Peran Fikih Konstitusi dalam NKRI

SYAMSUL A. HASAN Kamis, 22 Februari 2018 09:38 WIB
333x ditampilkan Berita

Kita hendaknya memperjuangankan nilai-nilai Islam ke dalam  hukum publik. Kita memperjuangkan syariat Islam sehingga menjadi hukum bersama secara subtansi bukan sekadar simbol-simbol. Karena kita sudah final hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama para pemeluk agama lainnya.

 

Demikian salah satu kesimpulan dalam kuliah umum “Peran Fikih Konstitusi dalam Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang diselenggarakan Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo. Narasumber kuliah umum tersebut Prof. Dr. Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013) dan Abdullah Azwar Anas, M.S.I (Bupati Banyuwangi).

 

Menurut Mahfud MD, fikih dapat masuk dalam lingkup hukum privat (perdata) bukan dalam hukum publik atau bersama. Hukum bersama ini merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara dan negara dapat memaksakan dalam pelaksanaan hukum tersebut. Hukum bersama ini merupakan produk hukum yang berasal dari berbagai macam nilai-nilai yang berlangsung di masyarakat. Contoh hukum bersama tersebut, membayar pajak. Sedang contoh hukum privat adalah membayar zakat.

 

Menurut guru besar hukum tata negara tersebut, Indonesia merupakan produk ijtihad ulama kita dalam membuat negara.  Pendirian Negara ini merupakan keniscayaan atau fitrah. Negara dan agama tidak dapat dipisah-pisahkan. Agama merupakan asas dalam bernegara dan kekuasaan Negara merupakan pengawal agama. Dengan demikian bernegara merupakan keharusan, sedang bentuknya bebas. “Sekarang saja sudah ada 57 bentuk Negara Islam dalam Organisasi Kerjasama islam (OKI),” imbuh Mahfud.

 

Lompatan Besar

Sementara itu, Abdullah Azwar Anas menilai, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo telah melakukan lompatan-lompatan besar dan terobosan luar biasa. Dari penganugerahan gelar pahlawan sampai perubahan institut menjadi universitas.

 

Menurut Anas, seorang pemimpin era now, harus juga kreatif dalam melakukan lompatan-lompatan besar. Seorang pemimpin harus melakukan kaloborasi dan bersinergitas dengan beberapa pihak. Anas menyontohkan Gojek kreatif dalam melakukan terobosan. Pemimpin Gojek, tidak memiliki ribuan sepeda motor tapi ia kreatif dalam berkaloborasi dengan pemilik ribuan sepeda motor. Ia hanya memiliki aplikasi on-line. “Ia besar karena mampu berkaloborasi dengan orang lain,” tutur Anas.