Undang-Undang Harus Menjaga Kekhasan Pesantren

SYAMSUL A. HASAN Sabtu, 1 Desember 2018 08:25 WIB
200x ditampilkan Berita

Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, yang sekarang masih berupa Rencana Undang-Undang (RUU), tidak boleh melemahkan kemandirian pesantren dan mengikis kekhasan pesantren dengan menciptakan kerumitan birokratis baru. Undang-undang itu juga harus memperhatikan kondisi pesantren yang juga dikenal sebagai salah satu kekuatan kebudayaan bangsa. Undang-undang Pesantren juga harus mengakui ijazah seluruh lulusan pesantren dan melakukan rekognisi kompetensi pengasuh pesantren dan asatidz dan ukuran akademik forma.

 

Demikian tiga rekomendasi penting dalam acara Silaturahim Nasional, 29-30 Nopember kemarin. Sebanyak 140 Pengasuh Pondok Pesantren menggelar pertemuan nasional di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. Pertemuan tersebut digagas Kiai Azaim sebagai bentuk kepedulian untuk mengkaji sekaligus memberikan masukan terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Narasumber dari Fraksi PPP dan PKB (sebagai fraksi penggagas RUU tersebut) dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI.

 

Menurut para pengasuh pesantren, RUU harus secara tegas menyediakan mekanisme pengakuan legal dan implikasinya terhadap kompetensi alumni pesantren. RUU yang baru sudah mengakui ijazah lulusan pesantren terutama dari Pendidikan Diniyyah Formal dan Ma'had Ali, seperti pasal 13 dan 47. Tetapi, belum untuk Muadalah, Salafiyyah, dan Pesantren Khusus seperti Pesantren Tahfidz. RUU juga belum mengarah kepada rekognisi kompetensi pengasuh dan usadz dalam ukuran akademik formal. Ini memerlukan pasal tambahan.

 

Kedua,  RUU    harus    menjamin    kehadiran    negara    secara    efektif    dalam    mendukung pengembangan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, pencerdasan kehidupan bangsa, dan pembinaan keagamaan dan etika sosial, serta kekuatan kebudayaan bangsaDari  14  pasal  tentang  pesantren,  hanya  ada  3  pasal  (pasal  14-16)  yang mengatur pemberdayaan masyarakan dan penyiaran agama Islam (dakwah). Sementara belum ada satu pasal pun yang mengatur peran pesantren sebagai kekuatan kebudayaan.

 

Ketiga, RUU  tidak  boleh  melemahkan  watak  independen  pesantren,  meredupkan  nilai keunggulan khas pesantren, dan menciptakan kerumitan birokratis baru. Pasal 20 (1) sudah memberikan jaminan kemandirian dan kekhasan pesantren. Tetapi, pasal 21 (1) dan 33 (1) justeru mengkhawatirkan karena adanya skema ujian nasional dan akreditasi dari negara, yang berpotensi menghilangkan keragaman dan keunikan pesantren yang sangat beragam.

 

Berikut, selengkapnya teks rekomendasi Silaturrahim Nasional Pengasuh Pondok Pesantren Se-Indonesia:

 

 

Pesantren telah berabad-abad berkiprah dalam perjuangan bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan menjawab persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dalam setiap zamannya.   Pesantren telah teruji memainkan strategi kebudayaan berskala makro yang menggerakan transformasi sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan tradisi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tidak  berlebihan  jika  para  sejarawan  menyebut pesantren sebagai great tradition yang menggerakkan transformasi nusantara. Ketika Islam menyebar  ke  daerah-daerah ini,  Nusantara, Islam menjumpai  budaya-budaya  yang  jauh berbeda dengan budaya di Timur Tengah, dan pesantren mampu menggabungkannya ke dalam suatu komunitas global dengan keragaman geografis, linguistik, sistem politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Pesantren berhasil menghadirkan wajah Islam yang ramah, toleran, sekaligus transformatif berbasis tradisi dan kearifan lokal. Jauh sebelum percetakan dan komunikasi massa tersebar luas, teks tulis  yang berisi ajaran-ajaran Islam memegang peran penting dalam penyebaran pemikiran Islam Nusantara. Sirkulasi teks, pemikiran dan bentuk literatur Islam di Nusantara, daerah di mana merupakan salah satu populasi muslim terbesar dunia saat ini, mengalami proses-proses transmisi literatur, penterjemahan, dan bagaimana proses-proses tersebut saling berhubungan dari segi historis, saling bergantung secara mutual, dan terformulasikan ulang secara kreatif dalam sebuah negara-bangsa yang disebut Indonesia, dengan segenap kebhinekaannya.

Bersamaan terjadinya dinamika perubahan zaman yang semakin dinamis, kompleks, serta keterbukaan komunikasi global, pesantren tetap memainkan peran strategis saat ini baik di kancah lokal, nasional,   maupun internasional.  Pada sisi lainnya, pesantren juga menyadari jika terus dituntut untuk berbenah, beradaptasi, dan melakukan kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas dan inovatif, yang tetap berpijak pada nilai dan tradisi kebudayaan nusantara.  Salah satu langkah strategis tersebut adalah urgensi untuk merumuskan  rekognisi  pesantren  dalam sistem  pendidikan  nasional  untuk  mewujudkan tujuan nasional. Rekognisi yang menjadi basis legal material kepedulian negara terhadap pesantren untuk terus berbenah agar mampu menjawab tantangan-tantangan masa depan. Dalam konteks inilah, kami, kalangan pesantren menyambut baik niat baik negara untuk melakukan rekognisi pesantren melalui RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang diinisiasi  Fraksi PKB dan PPP sebagai  bentuk rekognisi,  fasilitasi, dan kepedulian negara terhadap dunia pesantren.

Akan tetapi, rekognisi secara legal selalu diikuti implikasi-implikasi tertentu seperti penyeragaman, akreditasi, dan lainnya yang jika tidak dirumuskan dengan tepat bisa kontraproduktif bagi pesantren terutama terhadap nilai-nilai kemandirian, keunikan (kekhasan), dan kearifan lokalnya. Dalam rangka itu, Silaturrahim Nasional Pengasuh se- Indonesia yang diselenggarakan oleh dan di Pesantren Salafiyyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, selama dua hari, 29-30 November 2018 telah membahas Draft RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tersebut. Dari hasil pembahasan selama dua hari tersebut kami telah melakukan kajian dan usulan-usulan perbaikan pasal-pasal yang kami anggap krusial. Selain itu, kami juga merekomendasikan beberapa pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:

 

  1. RUU harus secara tegas menyediakan mekanisme pengakuan legal dan implikasinya terhadap kompetensi alumni pesantren. RUU yang baru sudah mengakui ijazah lulusan pesantren terutama dari Pendidikan Diniyyah Formal dan Ma'had Ali, seperti pasal 13 dan 47. Tetapi, belum untuk Muadalah, Salafiyyah, dan Pesantren Khusus seperti Pesantren Tahfidz. RUU juga belum mengarah kepada rekognisi kompetensi pengasuh dan usadz dalam ukuran akademik formal. Ini memerlukan pasal tambahan.
  2. RUU    harus    menjamin    kehadiran    negara    secara    efektif    dalam    mendukung pengembangan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, pencerdasan kehidupan bangsa, dan pembinaan keagamaan dan etika sosial, serta kekuatan kebudayaan bangsa.  Dari  14  pasal  tentang  pesantren,  hanya  ada  3  pasal  (pasal  14-16)  yang mengatur pemberdayaan masyarakan dan penyiaran agama Islam (dakwah). Sementara belum ada satu pasal pun yang mengatur peran pesantren sebagai kekuatan kebudayaan.
  3. RUU  tidak  boleh  melemahkan  watak  independen  pesantren, meredupkan  nilai keunggulan khas pesantren, dan menciptakan kerumitan birokratis baru. Pasal 20 (1) sudah memberikan jaminan kemandirian dan kekhasan pesantren. Tetapi, pasal 21 (1) dan 33 (1) justeru mengkhawatirkan karena adanya skema ujian nasional dan akreditasi dari negara, yang berpotensi menghilangkan keragaman dan keunikan pesantren yang sangat beragam.